SURABAYA, KOMPAS.com – Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Grahadi Surabaya kembali dibuka setelah massa aksi mahasiswa membubarkan diri pada Rabu (17/6/2026).
Pantauan Kompas.com sekitar pukul 16.50 WIB, penyekatan Jalan Gubernur Suryo mulai dibuka. Massa aksi perlahan mundur dan membubarkan diri.
Sebelum membubarkan diri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) memberikan pernyataan sikap sebagai orasi penutup.
Baca juga: Saat Massa Aksi Buka Jalan untuk Ambulans di Depan Gedung Grahadi Surabaya Dipimpin Presiden BEM Unair, Rizqi Senja, massa mahasiswa menyoroti merosotnya nilai-nilai demokrasi, pelemahan supremasi sipil, korupsi dan kebrutalan aparat negara
. “Lebih dari itu, kami mengecam keras lahirnya kebijakan-kebijakan penguasa yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat,” kata Senja memimpin aksi. Misteri Kematian Satu Keluarga Saat Glamping di Temanggung Akhirnya Terungkap Artikel Kompas.id
Di antara poin pernyataan sikap yang disuarakan massa aksi yakni menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami bersiap berdiri di garda terdepan sebagai kontrol sosial demi menyelamatkan ruang demokrasi dan memastikan arah bangsa ini tidak melenceng dari marwah reformasi,” tegasnya.
Baca juga: Gelar Aksi di Grahadi Surabaya, BEM Unair: Masyarakat Harus Sadar Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja Sebelumnya, BEM Unair menolak menemui pejabat pemerintahan. Sebab menurutnya, meski menemui pejabat, tidak akan ada hasil signifikan yang diberikan.
“Jadi, nanti goals-nya adalah kami mengedukasi dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat luas, bahwasanya negara hari ini sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Selain itu, ia juga tidak akan memberikan tenggat apa pun terkait tuntutannya. “Hal itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kekuasaan hari ini betul-betul tidak kompeten dalam mengelola negara. Pun ketika misalnya ditanya tenggat, kami minta hari ini diperbaiki. Kami minta besok diperbaiki dan selamanya harus diperbaiki,” tegasnya.
Terkait rencana aksi lanjutan, ia menurutkan akan menunggu kondisi pemerintahan apakah ada perbaikan atau tidak.
“Akan ada aksi lanjutan ketika pemerintah tidak pernah berbenah,” pungkasnya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
